Alasan Menaker Minta Malaysia Hapus Perekrutan Langsung PMI Domestik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta komitmen pemerintah Malaysia untuk menghapuskan mekanisme perekrutan pekerja migran Indonesia sektor domestik melalui perekrutan langsung maupun perpanjangan kontrak kerja dengan majikan tanpa melalui agensi maupun jasa perusahaan penempatan PMI atau P3MI di Indonesia.

“Karena direct hiring dapat berpotensi eksploitasi PMI sektor domestik dan munculnya kasus dan konflik antara PMI dan majikan,” kata dia dinukil dari keterangan tertulis di laman Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 Desember 2021.

Hal tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Ida dalam pertemuan dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, di ruang kerjanya, Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa kemarin.

Pertemuan kedua pejabat negara tetangga tersebut bertujuan membahas isu-isu terkait negosiasi tentang nota kesepahaman penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) domestik atau Memorandum of Understanding (MoU) for the Recruitment of Domestic Workers from Indonesia.

Dalam pertemuan selama 60 menit tersebut, Ida Fauziyah juga berpendapat tim teknis kedua negara perlu segera berunding kembali dan mempercepat penyelesaian draft MoU penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia melalui skema One Channel System, yang merupakan integrasi dari aplikasi online SIAPKERJA (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

Ida juga meminta Malaysia mempertimbangkan usulan Indonesia terutama terkait dengan batasan satu PMI untuk satu jenis pekerjaan dalam satu rumah tangga dan usulan jumlah gaji awal.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, mendukung upaya Pemerintah Malaysia untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelindungan dan kesejahteraan PMI.

Di samping itu, pemerintah mendorong penyelesaian MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik akibat adanya sorotan internasional terhadap ketidakseriusan komitmen Pemerintah Malaysia dalam memerangi Perdagangan Orang (Tier 3 List Laporan Amerika Serikat).

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan terlebih dahulu MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Domestik sebelum membuka penempatan PMI ke Malaysia,” kata Ida.

Adapun Datuk Seri M. Saravanan menegaskan Malaysia mengusulkan dilakukan pertemuan bilateral pada 14 Desember 2021 di Indonesia, untuk mendiskusikan sekaligus penyelesaian draft MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik beserta Lampiran.

CAESAR AKBAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.